Berita Pengenal Badan Hukum: Berita Terbaru November 2015

Global Legal Entity Identifier Foundation memberikan ikhtisar perkembangan regulasi global yang relevan dengan pengesahan Pengenal Badan Hukum (LEI)

---

---

Lebih dari 400.000 Pengenal Badan Hukum (LEI) telah diterbitkan sampai hari ini. Melihat adanya penerimaan dalam tingkat tinggi sejauh ini serta mengingat bahwa semua peserta menuntut meningkatnya visibilitas, integritas serta stabilitas dari pasar keuangan, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) merasa yakin bahwa penerimaan akan LEI akan makin meluas pada waktunya.

Perlu diingat juga bahwa implementasi global semua standar layanan keuangan baru tidak dapat terjadi dalam satu malam saja. Hal ini membutuhkan advokasi terus menerus dan lama, serta juga kerja sama antara sektor publik dan swasta.

Pihak berwenang yang bertindak di yurisdiksi masing-masing memiliki hak prerogatif untuk memberi mandat digunakannya LEI. Oleh karena itu GLEIF mengharap regulasi ini akan terus menjadi salah satu kekuatan pendorong diterimanya LEI. Sebagai konsekuen, GLEIF memonitor secara erat inisiatif-inisiatif yang relevan dengan pengidentifikasian badan hukum dalam pelaporan dan pengawasan sesuai regulasi.

Untuk ke depannya, Blog GLEIF akan memberikan pembaruan secara teratur mengenai inisiatif terkait yang diluncurkan oleh pihak-pihak berwenang di seluruh dunia. Postingan blog ini memberikan ikhtisar tentang tindakan peraturan yang relevan dengan penerimaan LEI yang dimulai sejak Agustus 2015.

Sumber-sumber yang dikutip di blog ini disertakan dalam ‘tautan terkait’ di bawah.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia: peraturan transaksi derivatif mulai berlaku

Pada bulan Oktober 2015, Finance Magnates Retail FX menegaskan kembali bahwa menurut Peraturan Transaksi Derivatif (Pelaporan) Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) tahun 2013 yang kemudian diamendemen (Peraturan Pelaporan), perusahaan Australia yang menerbitkan derivatif over-the-counter (OTC) (dengan jumlah nosional kotor yang diterbitkan kurang dari A$5 miliar pada tanggal 30 Juni 2014) “akan perlu melapor untuk pertama kalinya mulai 12 Oktober 2015 tentang transaksi mereka yang dapat dilaporkan, dan mulai 18 April 2016 tentang posisi mereka yang dapat dilaporkan. Yang terpenting untuk kebanyakan badan yang melaporkan adalah menentukan data mana yang perlu dilaporkan, dan mengembangkan sistem TI yang mengumpulkan data tersebut dan mengirimkannya dalam format yang dapat diterima oleh penyimpanan perdagangan yang relevan.

Data umum yang harus dilaporkan sehubungan dengan transaksi serta posisi yang dapat dilaporkan termasuk LEI untuk:

• Rekanan.
• Pemilik manfaat (jika berbeda dengan rekanan).
• Orang yang membuat laporan (jika bukan rekanan yang melaporkan).
• Pialang yang menjalankan transaksi - jika ada.
• Anggota badan kliring yang melakukan kliring atas transaksi - jika ada.
  
  

Administrator Sekuritas Kanada mengusulkan amendemen atas Instrumen Nasional 45-106 tentang Pengecualian Prospektus dan Kebijakan Pendampingnya

Seperti dilaporkan oleh Lexology, pada tanggal 13 Agustus 2015, Administrator Sekuritas Kanada (CSA) menerbitkan “usulan amendemen untuk Instrumen Nasional 45-106 tentang Penjualan Sekuritas tanpa Prospektus (Prospectus Exemptions) dan Kebijakan Pendampingnya” untuk dikomentari. Usulan amendemen ini “berupaya untuk menyelaraskan bentuk laporan bagi penjualan sekuritas tanpa prospektus (exempt distribution) di seluruh Kanada, sementara meningkatkan persyaratan pengungkapannya”.

“Saat ini, penerbit dan penjamin emisi (underwriter) diharuskan memasukkan laporan Formulir 45-106F1 sesudah adanya penjualan sekuritas tanpa prospektus (exempt distribution) di wilayah yurisdiksi mana pun di Kanada selain British Columbia. Sejak tahun 2011, British Columbia telah mensyaratkan pelaporannya tersendiri yang lebih komprehensif tentang penjualan sekuritas tanpa prospektus (exempt distribution) yang disebut Formulir 45-106F6. Menurut usulan amendemen itu hanya akan ada satu formulir pelaporan tunggal (Formulir yang Diusulkan), yang akan menggantikan Formulir 45-106F1 dan 45-106F6 akan dibatalkan.”

Menurut “Lexology”, “pertanyaan utama yang diajukan oleh CSA adalah apakah Formulir yang Diusulkan ini merupakan keseimbangan yang tepat antara keuntungan yang berkaitan dengan informasi publik yang lebih luas dan biaya serta beban yang terkait untuk para penerbitnya.” Formulir yang Diusulkan ini akan memerlukan pengungkapan sejumlah nomor pengidentifikasi, termasuk LEI, sebagaimana berlaku, untuk penerbitnya. CSA menerima komentar mengenai usulan amendemen ini sampai tanggal 13 Oktober 2015.

Komisi Sekuritas Ontario meminta pendapat mengenai usulan amendemen atas peraturan penyimpanan data perdagangan

Pada tanggal 5 November 2015, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) menerbitkan amendemen untuk Peraturan OSC 91-507 tentang Penyimpanan Data Perdagangan dan Pelaporan data Derivatif (Peraturan TR) serta kebijakan pendampingnya selama periode waktu 90 hari di mana pendapat/komentar dapat diberikan.

Menurut OSC, “amendemen yang diusulkan ini akan mencabut kewajiban pelaporan menurut Peraturan TR bagi transaksi derivatif antara rekanan lokal pengguna akhir yang saling berafiliasi. Selain itu, amendemen yang diusulkan akan mengurangi sejumlah kewajiban tertentu untuk rekanan lokal pengguna akhir yang terlibat dalam transaksi derivatif dengan afiliasi asing jika pelaporan dilakukan dengan mematuhi undang-undang pelaporan perdagangan yang setara. Amendemen yang diusulkan ini juga akan mengubah persyaratan LEI yang sudah berlaku guna mempromosikan harmonisasi data dengan lebih baik serta memperkenalkan transparansi ke pasar derivatif Ontario melalui penyebaran data tingkat transaksi kepada publik.”

“Amendemen ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi di dalam pasar derivatif over-the-counter sementara juga bertujuan untuk menjaga anonimitas para rekanan,” kata Kevin Fine, Direktur Bagian derivatif di OSC. OSC bekerja sama dengan Komite Derivatif Over-the-Counter CSA untuk amendemen itu, dan regulator sekuritas di Quebec dan Manitoba juga menerbitkan amendemen yang mirip secara bersamaan.

Peraturan TR mulai berlaku sejak 31 Desember 2013. Amendemen terbaru Peraturan TR berlaku sejak 30 April 2015.

Mandat OSC adalah memberikan perlindungan kepada investor dari praktik yang tidak adil, tidak wajar atau penipuan dan untuk membina pasar modal yang adil dan efisien serta rasa percaya pada pasar modal.

Untuk informasi lebih lanjut, harap merujuk juga ke artikel berjudul ‘Amendemen peraturan pelaporan perdagangan diusulkan di Manitoba, Ontario dan Quebec’ yang diterbitkan di Lexology dan dimasukkan dalam ‘tautan terkait’ di bawah.

Komite untuk Pembayaran dan Infrastruktur Pasar menerbitkan laporan konsultasinya mengenai perbankan koresponden

Pada bulan Oktober 2015, Komite untuk Pembayaran dan Infrastruktur Pasar (CPMI) menerbitkan laporan konsultasinya mengenai perbankan koresponden. Sebagaimana dinyatakan di situs web Bank for International Settlements, perbankan koresponden adalah “komponen penting untuk sistem pembayaran global, khususnya untuk transaksi lintas batas. Melalui hubungan perbankan koresponden, bank dapat mengakses layanan keuangan di berbagai wilayah yurisdiksi berbeda dan menyediakan layanan pembayaran lintas batas kepada para nasabah mereka, dan mendukung, antara lain, disertakannya perdagangan dan keuangan internasional. Sampai baru-baru ini, bank memang sudah memelihara jaringan luas hubungan koresponden, tetapi makin banyak indikasi bahwa situasi ini mungkin berubah. Khususnya, sejumlah bank yang menyediakan layanan ini kini mengurangi jumlah hubungan yang mereka pelihara.”

“Laporan konsultasi CPMI memberikan sejumlah definisi mendasar, menguraikan jenis-jenis utama pengaturan perbankan koresponden, menyimpulkan perkembangan baru-baru ini dan membahas faktor pendorong yang mendasarinya. Laporan itu mengkaji sejumlah langkah teknis tertentu yang berhubungan dengan: (I) kegunaan know-your-customer (Mengenal nasabah Anda /KYC); (ii) meningkatnya penggunaan LEI; (iii) mekanisme untuk berbagi informasi; dan (iv) perbaikan dalam pesan pembayaran. Setelah adanya penilaian mendetail mengenai keuntungan dan kerugian dari masing-masing langkah teknis ini, laporan tersebut memberikan empat rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh industri dan pihak berwenang.”

Laporan itu berupaya mendapatkan masukan mengenai langkah-langkah teknis yang direkomendasikan sebelum tanggal 7 Desember 2015.

Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa mengeluarkan pembaruan atas Q&A-nya (Pertanyaan dan Jawaban) mengenai pengimplementasian Regulasi Infrastruktur Pasar Eropa

Pada tanggal 1 Oktober 2015, Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) mengeluarkan pembaruan ke-14 atas dokumen pertanyaan dan jawabannya (Q&A) mengenai pengimplementasian Regulasi Infrastruktur Pasar Eropa (EMIR). “Pembaruan ini menyertakan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti oleh para rekanan dan penyimpanan data perdagangan untuk memperbarui pengidentifikasi rekanan jika rekanan mendapatkan LEI atau adanya perubahan LEI karena adanya merger atau akuisisi.”

Komisi Regulasi Energi Federal AS: pemberitahuan mengenai usul pembuatan peraturan

Seperti dilaporkan oleh Energy Legal Blog, pada tanggal 17 September Komisi Regulasi Energi Federal (FERC) Amerika Serikat mengeluarkan pemberitahuan tentang usul pembuatan peraturan (NOPR) yang mengusulkan untuk secara signifikan memperluas informasi yang akan diperlukan untuk diungkapkan oleh badan-badan untuk berpartisipasi dalam pasar grosir yang diselenggarakan oleh Organisasi Transmisi Regional (RTO) dan Operator Sistem Independen (ISO). Proposal FERC adalah “meminta para peserta pasar untuk memberikan informasi tambahan sehubungan dengan sejumlah besar hal yang menyangkut kontrak, karyawan, dan hubungan bisnis lainnya”. Para peserta pasar akan juga diminta untuk mendapatkan LEI.

Energy Legal Blog menunjukkan bahwa: “Jika disetujui, proposal FERC ini akan mengharuskan masing-masing peserta pasar untuk melaporkan dalam pengisian data Badan Terkoneksi mereka, LEI mereka sendiri dan LEI dari setiap Badan Terkoneksi mereka (jika diketahui)”. FERC menyatakan bahwa “mengharuskan para peserta pasar untuk mengungkapkan Badan Terkoneksi dan data LEI akan membantu FERC dan setiap pasar dalam menyaring serta mendeteksi perilaku antipersaingan usaha dan manipulatif.” Selanjutnya FERC menyatakan bahwa saat ini tidak ada “jendela yang jelas mengenai hubungan antara para peserta pasar dan bandan lainnya, yang dapat menjadi rumit.” Mereka juga menambahkan bahwa mereka tidak dapat “secara penuh menggunakan informasi ini untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi pasar karena ketidakjelasan mengenai identitas peserta pasar tertentu, yang mungkin saja melakukan perdagangan dengan menggunakan pengidentifikasi lain di pasar dan tempat berbeda”.

Kongres AS: memperkenalkan rancangan undang-undang baru untuk ‘Undang-Undang Akuntabilitas Kantor Riset Keuangan tahun 2015’

‘Undang-Undang Akuntabilitas Kantor Riset Keuangan tahun 2015’ diperkenalkan ke dalam proses legislatif AS pada tanggal 9 Oktober 2015. RUU ini “mengamendemen Reformasi Dodd-Frank Wall Street dan UU Perlindungan Konsumen untuk mensyaratkan Kantor Riset Keuangan di dalam Departemen Keuangan untuk menerbitkan setiap tahun rencana kerja terperinci tentang prioritas Kantor itu untuk tahun fiskal yang akan datang, termasuk deskripsi terperinci mengenai kemajuan yang dibuat oleh lembaga-lembaga regulator keuangan primer dalam mengadopsi sistem alfanumerik unik (“Pengenal Badan Hukum”) untuk mengidentifikasi badan-badan yang secara sah berbeda yang terlibat dalam transaksi keuangan, serta juga daftar regulasi yang mengharuskan digunakannya sistem semacam itu dan tindakan yang diambil guna memastikan pengadopsiannya oleh lembaga-lembaga itu. RUU itu mengharuskan Kantor Riset Keuangan untuk mengembangkan serta memberlakukan rencana keamanan siber (cyber) dengan menggunakan penjagaan yang memadai guna melindungi integritas dan kerahasiaan data yang dipegang oleh Kantor tersebut.” (Ringkasan Library of Congress.)

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS merilis peraturan final yang mengamendemen Regulasi C, yang mengimplementasikan UU Pengungkapan Hipotek Rumah

Sebagaimana dilaporkan oleh Ballard Spahr LLP pada tanggal 21 Oktober 2015, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS (CFPB) telah mengeluarkan peraturan final yang mengamendemen Regulasi C, yang mengimplementasikan UU Pengungkapan Hipotek Rumah (HMDA). Peraturan ini mengharuskan para peminjam untuk melaporkan informasi tertentu mengenai pengajuan hipotek dan pinjaman, dalam upaya untuk menciptakan transparansi dalam proses peminjaman hipotek.

Peraturan final ini mencerminkan keyakinan CFPB bahwa “data HMDA harus diperbarui untuk mengatasi kekurangan informasi yang dipaparkan oleh krisis keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan para pemilik rumah, calon pemilik rumah, serta lingkungan perumahan di seluruh negeri.”

Peraturan final ini “memodifikasi jenis ‘Institusi yang Tercakup’ yang menjadi subjek Regulasi C; jenis transaksi yang menjadi subjek Regulasi C; informasi khusus yang harus dikumpulkan, dicatat, dan dilaporkan institusi yang tercakup; serta proses untuk melaporkan dan mengungkapkan data. Sebagian besar ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018.  Institusi yang Tercakup akan mengumpulkan informasi HMDA pada tahun 2018 dan melaporkannya sebelum 1 Maret 2019.”

Ballard Spahr LLP menunjukkan bahwa setelah 1 Januari 2018, ‘Institusi yang Tercakup’ akan diharuskan untuk mengumpulkan, mencatat dan melaporkan informasi tambahan mengenai asal usul, pembelian dan pengajuan untuk pinjaman yang dicakup. CFPB menyatakan bahwa informasi tambahan ini akan “meningkatkan kemampuan untuk menyaring kemungkinan masalah pemberian pinjaman dengan adil, membantu baik institusi maupun regulator untuk memfokuskan perhatian mereka pada bidang-bidang paling berisiko di mana masalah pemberian pinjaman yang adil paling mungkin ada.”

Ballard Spahr LLP selanjutnya melaporkan bahwa “dalam upaya menyelaraskan persyaratan pelaporan dengan standar data yang sudah mapan terbentuk dan karenanya mengurangi beban pelaporan bagi pemberi pinjaman, Peraturan HMDA mengubah poin data tertentu, termasuk pengenal Badan Hukum, pengenal pinjaman universal, tujuan pinjaman, prapersetujuan, metode konstruksi, tipe hunian, jumlah pinjaman, etnisitas, ras, jenis kelamin, jenis pembeli, selisih nilai suku bunga (rate spread), status hak gadai, serta alasan penolakan.”

Komite Pengawasan Peraturan LEI menerbitkan laporan kemajuannya ‘Sistem LEI Global dan penggunaan LEI menurut peraturan’

Komite Pengawasan Peraturan Pengenal Badan Hukum (LEI ROC) merupakan kelompok yang terdiri dari lebih 60 otoritas umum dari sekitar 40 negara yang didirikan pada bulan Januari 2013 untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kerangka kerja pengidentifikasian badan hukum di seluruh dunia, atau Sistem LEI Global. Dalam perannya sebagai pengawas GLEIF, LEI ROC memastikan bahwa GLEIF menjunjung tinggi prinsip-prinsip Sistem LEI Global. Pada tanggal 5 November 2015, LEI ROC menerbitkan laporan kemajuannya ‘Sistem LEI Global dan penggunaan LEI menurut peraturan’. Pihak berwenang di yurisdiksi-yurisdiksi yang diwakili di LEI ROC “telah mengadopsi paling tidak 48 tindakan berdasarkan peraturan dengan menggunakan LEI, yang digambarkan dalam laporan ini”. Laporan ini menyatakan bahwa penggunaan LEI berkontribusi bagi banyak tujuan Kelompok 20 (G20), “sejalan dengan maksud yang dinyatakan G20 bahwa LEI harus mendukung pihak berwenang dan para peserta pasar dalam mengenali serta mengelola risiko keuangan”.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai inisiatif terkait peraturan yang relevan dengan pengadopsian LEI, harap merujuk ke halaman situs web GLEIF ‘Pembuatan Peraturan’ (lihat ‘tautan terkait’ di bawah).

---