Berita Pengenal Badan Hukum: Berita Terbaru April 2016

Global Legal Entity Identifier Foundation memberikan ikhtisar perkembangan regulasi global yang relevan dengan pengesahan Pengenal Badan Hukum (LEI)

---

---

GovLoop, jaringan pengetahuan untuk pemerintah, baru-baru ini memberikan komentarnya bahwa Pengenal Badan Hukum (LEI) “menjanjikan transformasi regulasi keuangan di seluruh dunia. Jika para regulator keuangan mengadopsi LEI di seluruh persyaratan pelaporan mereka, maka semua investor, agensi, dan perusahaan keuangan akan mendapatkan manfaatnya. Para investor akan dapat mencocokkan isi data terbuka sebuah perusahaan tertentu dengan regulator lainnya secara langsung. Agensi akan dapat melakukan analisis dengan lebih murah. Perusahaan akan dapat mencocokkan manajemen data internal mereka dengan pelaporan eksternal.”

Untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam mengikuti perkembangan global yang berkaitan dengan peluncuran LEI, GLEIF menyediakan pembaruan berita di Blog GLEIF. Postingan blog ini menyimpulkan berita LEI dan perdebatan pasar yang dipantau sejak Februari 2016.

Sumber-sumber yang dikutip di blog ini disertakan dalam ‘tautan terkait’ di bawah.

Proposal Komisi Eropa untuk memperluas entri dalam penerapan Arahan tentang Pasar dalam Instrumen Keuangan yang sudah direvisi, atau MiFID II, tidak boleh menunda kesiapan LEI perusahaan

Pada tanggal 10 Februari 2016, Komisi Eropa mengusulkan pemberian otoritas kompeten nasional dan para peserta pasar, tambahan satu tahun untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Arahan tentang Pasar dalam Instrumen Keuangan yang sudah direvisi (MiFID II). Tenggat yang baru adalah tanggal 3 Januari 2018. Menurut badan eksekutif Uni Eropa (EU), “alasan perpanjangan waktu ini karena peliknya infrastruktur teknik yang perlu dibentuk agar paket MiFID II dapat bekerja secara efektif.”

MiFID, yang meliputi pasar sekuritas, perusahaan investasi dan para perantara, dibuat sebagai tanggapan atas krisis keuangan untuk membantu membina pasar keuangan EU yang lebih kompetitif dan terintegrasi. Revisi undang-undang legislatif ini dipicu oleh “perkembangan pasar yang menunjukkan kelemahan dalam sejumlah prinsip yang mendasarinya”. MiFID II, menurut Komisi Eropa, bertujuan untuk mengatasi kelemahan ini dengan memperkuat serta mengganti peraturan Eropa mengenai pasar sekuritas yang saat ini berlaku.

Dalam artikelnya untuk DerivSource yang berjudul ‘Pelaporan Transaksi MiFID: Perhatikan Kesenjangan Data’, Chris Johnson dari HSBC Securities Services menjelajahi bagaimana perusahaan investasi perlu mengambil tindakan dini untuk menghindari kesenjangan dalam data pelaporan transaksi mereka menurut MiFID II yang akan datang dan Regulasi mengenai Pasar dalam Instrumen Keuangan (MiFIR).

Sehubungan dengan LEI, ia menunjukkan bahwa panduan dari Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (SEMA) “adalah bahwa LEI diperlukan dalam perdagangan yang canggih: ‘Tanpa LEI; tidak ada perdagangan’. MiFID II/MiFIR mensyaratkan LEI untuk disediakan bagi setiap pihak yang terlibat dalam investasi. Contoh-contoh termasuk badan pelaksanaan, badan pengirim, pembeli, penjual, perusahaan transmisi untuk pembeli dan formulir transmisi (sic) untuk penjual. Tempat-tempat perdagangan akan memerlukan LEI untuk para penerbit dan juga ada persyaratan perawatan bagi badan yang mengirimkan pesanan, klien dan pialang non-eksekusi. Ini artinya perusahaan investasi dan tempat perdagangan harus mendapatkan LEI untuk berbagai pihak untuk masing-masing laporan transaksi, harus menyimpannya dalam sistem pelaporan mereka dan memiliki prosedur pemeliharaan yang diperlukan.”

Selain itu Chris Johnson menekankan pula bahwa “setiap LEi harus ‘aktif’ untuk dapat memenuhi syarat untuk pelaporan transaksi. Untuk tetap ‘aktif’ LEI harus diperbarui/diperpanjang setiap tahun oleh pemiliknya, mirip seperti pembaruan pajak kendaraan.”

“Persyaratan ‘Tanpa LEI; tidak ada perdagangan’ untuk MiFID memberi insentif sangat kuat bagi perusahaan untuk menangani persyaratan data sesegera mungkin mengingat bahwa data yang diperlukan mungkin belum ada. Langkah logis yang dapat diambil oleh semua perusahaan investasi tanpa menunda-nunda adalah untuk mengukur ketersediaan data saat ini, untuk bidang data yang diperlukan, yang sudah ada untuk aset yang mereka pegang dan untuk rekanan serta klien saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangan data. Mengasumsikan bahwa orang lain akan mengambil langkah untuk mencari jalan keluar atas kesenjangan data pasar berdasarkan peraturan adalah strategi berisiko tinggi. Hanya dengan melakukan pemeriksaan cakupan sekarang ini, dan berbicara kepada pemasok serta rekanan, maka perusahaan dapat menilai skala tantangan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diprioritaskan, kesenjangan data dirapatkan dan ditindaklanjuti dalam waktu yang cukup untuk memberikan pelaporan transaksi yang mematuhi peraturan.”

Kanada menyelaraskan lebih lanjut peraturan pelaporan perdagangan derivatifnya

Seperti dilaporkan oleh BLG Borden Ladner Gervais, pada tanggal 16 Februari 2016, Administrator Sekuritas Kanada mengusulkan amendemen terhadap Instumen Multilateral 96-101 ‘Trade Repositories (Penyimpanan data perdagangan swap) dan Pelaporan Data Derivatif’ serta Kebijakan Pendampingnya 96-101CP (bersama-sama disebut sebagai ‘Peraturan TR’) yang diterbitkan sebelumnya tahun ini oleh otoritas regulasi sekuritas di Alberta, New Brunswick, Newfoundland dan Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Saskatchewan dan Yukon (secara bersama-sama disebut, ‘Yurisdiksi yang Berpartisipasi’). Peraturan pelaporan perdagangan derivatif yang sama juga sudah berlaku di Manitoba, Ontario dan Quebec (‘Peraturan yang Sudah Ada’). Pelaporan perdagangan derivatif di Yurisdiksi yang Berpartisipasi dimulai pada tanggal 29 Juli 2016 untuk badan-badan kliring dan pialang derivatif dan pada tanggal 1 November 2016 untuk pihak-pihak pelapor lainnya. Periode waktu untuk memberikan masukan terhadap usulan amendemen itu berakhir pada tanggal 17 April 2016.

Amendemen yang diusulkan “secara substantif diselaraskan dengan usulan amendemen untuk Peraturan yang Sudah Ada. Untuk menghormati British Columbia, kami mengharap amendemen serupa terhadap Peraturan TR akan diumumkan segera.” Amendemen yang diusulkan di antaranya memperkenalkan persyaratan baru bahwa setiap rekanan lokal yang memenuhi syarat dari transaksi yang dapat dilaporkan mendapatkan LEI sesuai dengan standar yang ditetapkan Sistem LEI Global. “Selain itu, untuk transaksi dengan rekanan yang tidak memenuhi syarat untuk menerima LEI, misalnya seorang individu, rekanan pelaporan dan penyimpanan data perdagangan swap (trade repository) yang ditunjuk diharuskan mengidentifikasi rekanan yang tidak memenuhi syarat tersebut menggunakan pengidentifikasi alternatif yang sama.”

Kanada: Pelaporan private placement (penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu) yang ditingkatkan dimulai tanggal 30 Juni 2016

Seperti dilaporkan oleh JDSupra Business Advisor, yang berlaku tanggal 30 Juni 2016, “penerbit harus melaporkan penjualan sekuritas tanpa prospektus (prospectus-exempt distributions) yang dilakukan pada atau sesudah tanggal itu di semua yurisdiksi Kanada menggunakan Formulir 45-106F1 baru yang diselaraskan (Formulir Baru), yang secara signifikan meningkatkan persyaratan informasi. Juga berlaku pada tanggal 30 Juni 2016, pelaporan tahunan perdagangan sekuritas tanpa prospektus oleh dana investasi yang tadinya berdasarkan tahunan keuangan menjadi berdasarkan kalender tahunan.” Formulir Baru tersebut merupakan produk kerja keras dua tahun yang dilakukan Administrator Sekuritas Kanada guna mereformasi rejim pelaporan private placement. “Tujuan yang sudah disebutkan dari Formulir Baru ini adalah mengurangi beban kepatuhan untuk penerbit dan penjamin emisi (underwriter), memfasilitasi secara lebih efektif pengawasan regulasi atas pasar yang mendapat kekecualian serta perbaikan analisis untuk tujuan pengembangan kebijakan.” Namun, Laporan Baru ini juga memperkenalkan persyaratan pengungkapan yang secara signifikan meningkat. Di antaranya, berikut ini hal baru yang diminta untuk informasi pengidentifikasi (jika berlaku) yang telah ditambahkan ke Formulir Baru: LEI penerbit yang diberikan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Sistem LEI Global.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS membebaskan organisasi swa-regulasi dari persyaratan jejak audit terkonsolidasi tertentu

Pada tanggal 2 Maret 2016 Wolters Kluwer Law & Business melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengabulkan permintaan 18 bursa sekuritas nasional terdaftar dan Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FIRA) “untuk membebaskan dari persyaratan pelaporan tertentu dalam pengembangan jejak audit terkonsolidasi (CAT) mereka.” Rencana pasar nasional CAT, yang diajukan kepada SEC pada tanggal 30 September 2014, “mengharuskan semua anggota bursa sekuritas nasional atau asosiasi sekuritas nasional untuk merekam dan melaporkan secara elektronik kepada Penyimpanan Data Pusat perincian mengenai semua pesanan serta acara yang dapat dilaporkan.” Pengecualian yang diminta organisasi-organisasi swa-regulasi (SRO) ini “berkaitan dengan informasi perdagangan kontrak opsi anggota bursa, ID nasabah, ID pelapor CAT, menghubungkan eksekusi dengan alokasi sub-rekening khusus di laporan alokasi, dan perincian stempel waktu.” 

“Alih-alih melaporkan ID nasabah ke Penyimpanan Data Pusat berdasarkan tanda terima asli atau asal mula pesanan, SRO mengusulkan pendekatan informasi nasabah di mana setiap pialang (broker-dealer) akan diharuskan memberikan pengidentifikasi unik untuk perusahaan untuk masing-masing akun perdagangan. Para pialang ini akan mengirimkan satu set informasi awal kepada Penyimpanan Data Pusat untuk mengidentifikasi nasabah, yang akan termasuk jenis akun, tanggal mulai, nama nasabah, alamat, tanggal lahir, ID pajak atau nomor keamanan sosial, peran individu dalam akun, LEI, dan ID pedagang yang lebih besar, jika berlaku.”

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat menyetujui peraturan final yang menghapus persyaratan pelaporan dan penyimpanan catatan tertentu untuk para rekanan trade option

Seperti dilaporkan oleh Lexology tanggal 16 Maret 2016 Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menyetujui peraturan final yang menghapus persyaratan pelaporan dan penyimpanan catatan tertentu untuk para rekanan trade option yang bukan merupakan ‘swap dealers’ atau ‘major swap participants’ (Non-SD/MSP). Hal lain lagi adalah peraturan final memerinci bahwa “rekanan Non-SD/MSP yang masuk ke dalam perdagangan opsi tidak lagi diharuskan untuk: (I) melaporkan perdagangan kontrak opsi di Formulir TO; (ii) memberi tahu CFTC setelah melakukan perdagangan kontrak opsi yang melebihi US$1 miliar dalam nilai nosional agregat; atau (iii) mematuhi semua persyaratan penyimpanan catatan (selain dari mendapatkan dan menyediakan LEI untuk rekanan SD atau MSP).” Peraturan final ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.

CFTC mengatakan bahwa tindakannya ini mengatasi “keprihatinan para pengguna akhir komersial yang mengandalkan pasar derivatif untuk membendung risiko - dan yang, kita harus selalu kita ingat, tidak menyebabkan krisis keuangan. Kontrak opsi merupakan jenis kontrak opsi komoditas yang terutama digunakan dalam sektor pertanian, energi dan manufaktur.” CFTC “telah menyelesaikan sejumlah amendemen terhadap peraturannya yang mengakui bahwa kontrak opsi berbeda dengan swaps yang menjadi fokus reformasi Dodd-Frank. Perubahan ini akan mengurangi beban bisnis-bisnis komersial ini dan memungkinkan mereka menangani dengan lebih baik risiko komersial.”

Kelompok Konsultasi Regional Dewan Stabilitas Keuangan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara membahas reformasi regulasi

Seperti dilaporkan oleh MondoVisione, pada tanggal 25 April 2016 “Badan Moneter Arab Saudi mengadakan pertemuan kesembilan Kelompok Konsultasi Regional Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) untuk Timur Tengah dan Afrika Utara (RCG MENA) di Riyadh, Arab Saudi. Anggota FSB RCG MENA memulai pertemuan mereka dengan meninjau prioritas kebijakan 2016 dan rencana kerja FSB. Prioritas FSB saat ini adalah mempromosikan implementasi penuh atas reformasi yang sudah disepakati dan menyelesaikan desain reformasi pascakrisis yang masih ada, yang salah satu tujuannya adalah membangun lembaga keuangan yang lebih tahan banting, menghentikan keyakinan terlalu besar untuk jatuh (sic) dan membuat pasar derivatif lebih aman. FSB juga memonitor dan menangani kerentanan dan risiko keuangan baru seperti yang dipaparkan oleh keuangan berbasis pasar, perilaku salah badan atau organisasi, inovasi teknologi keuangan, dan risiko keuangan yang berkaitan dengan iklim.”

“Para anggota menyimpulkan bahwa stabilitas keuangan dapat dinikmati dari adanya inklusi keuangan dan perlindungan konsumen yang efektif dan bahwa pendidikan keuangan juga memainkan peran penting dalam proses ini. Para anggota mendapatkan manfaat dari sesi berbagi pengalaman dari Arab Saudi dan Lebanon.” Pertemuan itu diakhiri “dengan diskusi mengenai struktur dan tata kelola sistem LEI serta perannya dalam mendukung otoritas dan peserta pasar dalam mengenali dan mengelola risiko keuangan.”

---