Berita Pengenal Badan Hukum: Pembaruan bulan Juli 2018

Global Legal Entity Identifier Foundation memberikan gambaran tentang perkembangan global terbaru yang relevan dengan pengadopsian Pengenal Badan Hukum

---

---

Untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengikuti perkembangan yang relevan dengan peluncuran Pengenal Badan Hukum (LEI) di dunia, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) memberikan pembaruan yang relevan melalui blognya.

Rangkuman: Tujuan dari pengenalan standar LEI setelah krisis keuangan global adalah meningkatkan kemampuan pihak yang berwenang untuk mengevaluasi risiko sistemis dan yang timbul, mengindentifikasi tren, dan mengambil langkah perbaikan. Selain dari organisasi di seluruh dunia harus sejalan dengan undang-undang, organisasi tersebut juga membutuhkan alat untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, hemat biaya, dan dapat diandalkan mengenai siapa saja yang menjalin hubungan bisnis dengan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, GLEIF, mendorong organisasi untuk berpikir melampaui kepatuhan dan untuk mempertimbangkan mengadopsi LEI dalam proses sehari-hari mereka. LEI memungkinkan pengidentifikasian yang jelas dan unik atas badan hukum yang berpartisipasi dalam transaksi keuangan dengan menghubungkan ke informasi rujukan utama. GLEIF menyediakan Indeks LEI Global; yang merupakan satu-satunya sumber online global yang menyajikan data rujukan badan hukum yang terbuka, terstandardisasi, dan berkualitas tinggi. Tiap LEI mengandung informasi tentang struktur kepemilikan badan hukum, yang menjawab pertanyaan ‘siapa adalah siapa' dan ‘siapa yang memiliki apa'.

Edisi seri 'Berita Pengenal Badan Hukum' ini berfokus pada dorongan terus menerus oleh para partisipan pasar yang mewakili sektor publik maupun swasta untuk pengadopsian standar data umum dan global, termasuk LEI, di pasar keuangan. Semakin jelas bahwa keselarasan dalam hal yang terkait dengan standar global mendukung regulasi serta tujuan bisnis, tidak hanya di tingkat internasional, tetapi juga di tingkat lokal.

Artikel blog ini merangkum berita LEI yang dilacak sejak Februari 2018. Sumber yang dikutip pada blog ini dimasukkan dalam ‘tautan terkait’ di bawah.

GLEIF menerbitkan laporan yang berjudul ‘Masa Depan Baru Pengidentifikasian Badan Hukum’

Pada bulan Mei 2018, GLEIF menerbitkan laporan berjudul ‘Masa Depan Baru Pengidentifikasian Badan Hukum’ (A New Future for Legal Entity Identification) yang menguraikan hasil penelitian yang baru-baru ini dilakukan GLEIF dengan lembaga penelitian, Loudhouse, mengenai tantangan identifikasi badan hukum dalam layanan keuangan, termasuk uji tuntas tentang Kenali-Pelanggan-Anda (KYC). Laporan tersebut juga membahas bagaimana dengan mengganti informasi yang terputus-putus oleh pendekatan yang dapat diterima secara global berdasarkan pada penggunaan LEI secara luas, akan menghilangkan sifat kompleks dari transaksi bisnis dan memberikan nilai yang dapat diukur bagi perusahaan jasa keuangan.

Banyak bank beroperasi di beberapa yurisdiksi dan karenanya membutuhkan standar global. LEI menawarkan kepada perusahaan pendekatan satu pintu yang terstandarisasi untuk verifikasi badan hukum. Bisnis jasa keuangan bisa mendapatkan transparansi yang lebih besar, dan bekerja dengan cara yang lebih efisien dengan mengadopsi LEI untuk setiap organisasi klien. Peluncuran LEI dapat meningkatkan stabilitas pasar keuangan internasional serta mendukung kualitas dan akurasi data keuangan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Tetapi, perusahaan juga dapat memperoleh manfaat individual, termasuk layanan penerimaan yang lebih lancar, mengurangi inkonsistensi, risiko kehilangan bisnis yang berkurang dan penggunaan sumber daya berharga yang lebih efisien.

JPMorgan Chase Office of Regulatory Affairs menerbitkan seruan untuk bertindak melakukan standardisasi data

Pada bulan Mei 2018, Robin Doyle, Managing Director, Office of Regulatory Affairs pada JPMorgan Chase dan anggota Dewan Direksi GLEIF, menerbitkan ‘Seruan untuk Bertindak – Melakukan Standardisasi Data’ menyoroti “kebutuhan industri jasa keuangan, regulator global, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membangun kemajuan dalam mencapai kerangka standardisasi data yang membahas kekurangan saat ini dan memungkinkan pengadopsian teknologi baru yang inovatif.”

Seruan untuk bertindak tersebut mengidentifikasi bahwa "penerapan data keuangan dan standar pelaporan yang konsisten di dalam dan lintas yurisdiksi tetap merupakan masalah penting dari sejak dahulu yang belum terselesaikan dengan manajemen risiko dan implikasi stabilitas keuangan." Laporan tersebut juga menegaskan bahwa membangun dan menerapkan "bahasa global umum untuk instrumen keuangan dan transaksi akan menciptakan efisiensi, mengurangi biaya, dan menghasilkan peningkatan kegunaan data keuangan untuk menciptakan informasi yang berharga dan mengelola risiko sistemik." Seruan untuk bertindak tersebut memberikan dukungan yang kuat untuk LEI. “Untuk mendukung upaya ini, kami yakin: Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) harus terus mempromosikan penerapan yang konsisten dari data global dan standar pelaporan seperti Pengenal Badan Hukum (LEI) di semua yurisdiksi dan mengawasi proses pengadaptasiannya.”

Setelah diterbitkan, seruan untuk bertindak tersebut telah mendapatkan perhatian dukungan lebih lanjut dari badan standardisasi pelaporan perusahaan global, XBRL.

Komite Pengawasan Peraturan LEI menerbitkan laporan kemajuan tentang Sistem LEI Global dan penggunaan LEI menurut peraturan

Pada bulan April 2018, Komite Pengawasan Peraturan LEI (LEI ROC) menerbitkan suatu laporan kemajuan yang dibicarakan secara luas. GLEIF diawasi oleh LEI ROC, suatu kelompok yang terdiri lebih dari 70 otoritas sektor publik dari seluruh dunia yang bersatu untuk secara bersama-sama mendorong transparansi pada pasar keuangan global. Laporan tersebut menegaskan bahwa “tata kelola Sistem LEI Global yang dirancang oleh FSB dengan kontribusi dari para partisipan sektor swasta sekarang sepenuhnya siap” dan bahwa “semua penerbit LEI aktif sekarang telah diakreditasi oleh GLEIF berdasarkan kerangka kerja kontrak yang menetapkan peran dari GLEIF dalam menentukan standar teknis sistem dan memantau kepatuhan para penerbit LEI.” Dokumen tersebut juga melaporkan tindakan yang dilakukan oleh otoritas publik, mengonfirmasikan bahwa pihak yang berwenang di yurisdiksi yang diwakili di LEI ROC “telah mengadopsi paling tidak 91 tindakan berdasarkan peraturan dengan menggunakan LEI, yang digambarkan dalam laporan ini. […] Contoh penggunaan LEI yang telah diadopsi di satu atau lebih yurisdiksi termasuk:

• Mengidentifikasi, pelaporan berdasarkan peraturan, para pihak [yang bertransaksi] [dan para perantara mereka] yang kemudian memfasilitasi, salah satu manfaatnya, pengumpulan data yang terkait dengan badan hukum yang sama.
• Meningkatkan, terutama dalam konteks lintas batas atau lintas sektor, kelayakan perbandingan data yang dilaporkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.
• Mendukung pengungkapan aset yang lebih terperinci, yang disimpan dalam produk sekuritas dan kemampuan investor untuk melakukan analisis biaya yang lebih efektif pada aset ini.”

Ketika menjajaki kemungkinan untuk mendukung perluasan sistem LEI, laporan tersebut menegaskan bahwa “pembuat standar dan yurisdiksi dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi LEI yang memenuhi kebutuhan mereka” dan memerinci empat contoh strategi:

1. Peningkatan jumlah aturan dan regulasi yang membutuhkan LEI, dan jumlah yurisdiksi yang mengadopsi aturan tersebut.
2. Pengadopsian LEI sebagai pengenal universal oleh beberapa yurisdiksi.
3. Pengadopsian LEI secara sukarela oleh partisipan pasar.
4. Memfasilitasi penerbitan LEI yang lebih luas lagi.
   
   

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa otomatisasi dapat menjadi “peluang potensial untuk pengurangan biaya lebih lanjut”, dan bahwa, dengan menggunakan 'model agen LEI', “biaya penerbitan juga dapat menjadi lebih ekonomis mengingat bahwa bank sudah mengumpulkan dokumentasi dari nasabah mereka untuk persyaratan Kenali-Pelanggan-Anda (KYC) yang mereka miliki”. Laporan tersebut juga mengidentifikasi bahwa "memetakan LEI ke pengidentifikasi lain akan meningkatkan nilai bagi pengguna akhir, memfasilitasi interaksi dengan sistem lain, mendukung validasi data serta kualitas data, dan mungkin juga menghemat biaya untuk pengguna."

Komentator pasar MLex Financial Services mencatat bahwa “Eropa memiliki lebih banyak LEI dibandingkan A.S., didorong oleh persyaratan pemerintah secara bertahun-tahun” […] “UE memiliki perusahaan dengan pengenal badan hukum empat-setengah-kali lebih banyak dari A.S., memberikan Eropa lebih banyak alat untuk mengawasi paparan risiko bank dan reksadana, menurut data terbaru.”

Dewan Stabilitas Keuangan: Ulasan sejawat FSB Hong Kong menyelesaikan putaran pertama ulasan negara

Pada bulan Februari 2018, Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) menerbitkan ulasan sejawat Hong Kong, menyelesaikan putaran pertama ulasan negara yurisdiksi anggota FSB. “Ulasan sejawat Hong Kong membahas dua topik yang relevan dengan stabilitas keuangan: reformasi pasar derivatif Over-the-Counter (OTC), dan kerangka kerja untuk resolusi institusi keuangan. Ulasan tersebut fokus pada langkah yang diambil oleh lembaga yang berwenang untuk mengimplementasikan reformasi di bidang tersebut”. Meskipun ulasan sejawat menemukan bahwa “ada perkembangan baik dalam beberapa tahun terakhir pada kedua topik”, ulasan tersebut “menyimpulkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan: Pada reformasi pasar derivatif OTC [dengan] yang secara aktif mempromosikan penggunaan Pengenal Badan Hukum untuk pelaporan perdagangan."

Otoritas Moneter Hong Kong dan Komisi Sekuritas serta Kontrak Berjangka menyelesaikan konsultasi mengenai peningkatan lebih lanjut terhadap rezim regulasi derivatif OTC

Pada bulan Juni 2018, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Komisi Sekuritas dan Pasar Berjangka (SFC) menerbitkan kesimpulan atas konsultasi bersama tentang penegakan lebih lanjut terhadap aturan regulasi derivatif OTC di Hong Kong. Berdasarkan pada tanggapan pasar, kewajiban penggunaan LEI dalam pelaporan perdagangan hanya akan berlaku untuk identifikasi entitas pada sisi entitas yang melaporkan pada suatu transaksi. Persyaratan ini akan berlaku untuk pelaporan transaksi baru dan informasi valuasi harian yang dimulai 1 April 2019.

Entitas pelaporan harus terus mengidentifikasi mitra pengimbang mereka dalam laporan transaksi sesuai dengan banyaknya urutan pengidentifikasi yang ditentukan dalam instruksi pelaporan tambahan untuk transaksi derivatif OTC. Sementara itu, entitas pelaporan diharapkan membuat suatu proses untuk meminta LEI dari pelanggan mereka. Regulator akan terus melakukan dialog dengan entitas pelaporan dan mengawasi pengembangan internasional untuk menganalisis kebutuhan persyaratan lebih lanjut dalam bidang ini.

Reserve Bank of India: LEI untuk partisipan pasar non-individu

Pada bulan April 2018, Reserve Bank of India (RBI) menerbitkan pernyataan media yang menetapkan rentang pengukuran kebijakan pengembangan dan regulasi yang, di antara tujuan lainnya, ingin memperkuat regulasi dan pengawasan atas aktivitas keuangannya. Yaitu, butir 8 dari laporan yang terkait dengan “Pengenal Badan Hukum (LEI) untuk Partisipan Pasar Non-individu”. Di sini, LEI “telah dianggap sebagai alat ukur utama untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan sistem data keuangan untuk manajemen risiko setelah Krisis Keuangan Global." Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa "RBI telah menerapkan kode LEI untuk semua partisipan pasar dalam produk derivatif Over-the-Counter (OTC) di pasar suku bunga, mata uang dan kredit. Hal itu juga disediakan untuk debitur perusahaan besar. Melanjutkan upaya ini untuk meningkatkan transparansi di pasar keuangan, diusulkan untuk menerapkan mekanisme LEI untuk semua transaksi pasar keuangan yang dilakukan oleh non-individu, dalam suku bunga, mata uang atau pasar kredit."

Pada bulan Juni 2018, RBI mengeluarkan Arahan Draf tentang “persyaratan Kode Pengenal Badan Hukum untuk partisipasi dalam pasar non-derivatif” dan mengundang komentar dari bank, partisipan pasar, dan pihak yang tertarik lainnya paling lambat 30 Juni 2018.

Amerika Serikat: Kantor Penelitian Keuangan berkonsultasi mengenai aturan yang diusulkan untuk membuat pengumpulan data dari transaksi yang dikliringkan secara terpusat di pasar pembelian kembali A.S.

Pada bulan Juli 2018, Kantor Penelitian Keuangan Keuangan A.S. (Kantor) meluncurkan konsultasi tentang "aturan yang diajukan untuk membuat koleksi data yang mencakup transaksi yang dikliringkan secara terpusat di pasar pembelian kembali A.S. […] Kantor menerbitkan laporan singkat tentang koleksi percontohan repo bilateral antar-lembaga mengalami kesulitan dalam mengerjakan data karena tidak adanya informasi pihak mitra pengimbang yang terstandardisasi.”

Kantor mengajukan untuk menggunakan pelaporan LEI. “Pelaporan LEI harus secara benar dikelola, artinya harus dipertahankan agar tetap diperbarui dan sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan standar yang ditetapkan oleh GLEIF. Kantor meyakini bahwa meskipun mendapatkan LEI mungkin menimbulkan beberapa biaya kepatuhan tambahan, melakukan hal tersebut adalah wajar dan tepat untuk menambahkan kejelasan dan manfaat yang besar untuk pengawasan yang diberikan dan tingkat produksi. […] Setiap badan hukum yang bertransaksi dengan pelapor yang ditutupi akan diharuskan untuk mendapatkan hanya satu LEI terlepas dari jumlah transaksi yang dilaporkan. […] Pengadopsian LEI secara wajib juga akan menguntungkan perusahaan dan regulator dengan meningkatkan kemampuan untuk menggabungkan informasi repo dengan informasi lain yang diperlukan untuk memonitor sistem atau risiko perusahaan [sic]. Hal ini secara khusus benar dengan mempertimbangkan bahwa lebih dari 1 juta perusahaan telah mendapatkan LEI dan dapat memperoleh manfaat ini. Keseluruhan penghematan biaya untuk industri jasa keuangan setelah mengadopsi LEI yang lebih luas diperkirakan dalam ratusan juta dolar.”

Komisi Sekuritas Ontario menerbitkan pembaruan pada persyaratan LEI

Pada bulan April 2018, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) mengingatkan partisipan pasar derivatif tentang persyaratan untuk mendapatkan LEI berdasarkan Peraturan OSC 91-507 Repositori Perdagangan dan Pelaporan Data Derivatif. Aturan tersebut "mengharuskan mitra pengimbang yang melaporkan dan repositori perdagangan yang ditunjuk (DTR) mengidentifikasi semua mitra pengimbang untuk transaksi dengan mengacu pada LEI [...] sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Sistem Pengenal Badan Hukum Global." Mengomentari kepatuhan terhadap aturan, OSC juga "mengharapkan bahwa tantangan operasional untuk mendapatkan LEI mitra pengimbang yang ada setelah implementasi awal aturan telah diminimalkan dan tidak lagi menghadirkan hambatan yang signifikan untuk melaporkan informasi ini."

OSC terus memantau kemajuan dalam pemanfaatan penggunaan LEI di seluruh yurisdiksi dan, dalam waktu dekat, difokuskan pada “pemantauan non-pelaporan LEI di mana pihak mitra pengimbang yang berlokasi di yurisdiksi di mana pelaporan LEI merupakan persyaratan wajib dan tidak ada hambatan hukum untuk melaporkan informasi ini."

Pada suatu blog yang mengomentari kisah tersebut, berjudul 'Tidak ada LEI, Tidak Ada Harapan', badan standardisasi pelaporan bisnis global, XBRL, memperlihatkan dukungan yang kuat untuk penerapan LEI: “Regulator merampingkan identitas dengan mengadopsi LEI. Dengan lebih dari 1,2 juta LEI yang telah didapatkan oleh perusahaan yang beroperasi di pasar keuangan, pengidentifikasi global ini sekarang menjadi solusi pilihan untuk pelaporan berdasarkan peraturan di seluruh dunia. […] Sama seperti butuh waktu oleh seluruh dunia untuk mendapatkan nama domain dan membangun situs web perusahaan, akan butuh waktu juga untuk buku telepon perusahaan global ini banyak dipergunakan. Hari ini, di banyak lingkungan aturannya adalah ‘Tidak ada LEI, Tidak ada Perdagangan”. Tidak lama lagi mungkin akan menjadi “Tidak ada LEI, Tidak ada Harapan.”

Organisasi Pengaturan Industri Investasi Kanada menerbitkan kembali perubahan pengidentifikasi klien sebagai bagian dari konsultasi ekstensif

Pada bulan Juni 2018, Badan Pengatur Industri Investasi Kanada (IIROC) membuka putaran kedua konsultasi publik tentang cara memperluas penggunaan pengidentifikasi klien untuk menjaga integritas pasar, melindungi investor dan mengurangi risiko dalam perdagangan elektronik, sambil meminimalkan dampaknya pada perusahaan investasi. Amandemen yang diusulkan akan "mengharuskan pengidentifikasi klien pada setiap pesanan yang dikirim ke pasar dan pada setiap perdagangan sekuritas utang yang dilaporkan ke IIROC. Klien institusi akan membutuhkan LEI, sementara nomor akun diperlukan untuk klien ritel.”

"Pengidentifikasi klien yang diusulkan akan memungkinkan IIROC untuk lebih melindungi investor dari potensi penyalahgunaan pasar", kata Victoria Pinnington, Wakil Presiden Senior IIROC, Regulasi Pasar. "Kami berkomitmen untuk bekerja dengan industri untuk memahami dampak dan biaya proposal yang direvisi untuk menentukan pendekatan terbaik dalam menerapkan aturan.” Komentar atas proposal ditunggu hingga tanggal 26 September 2018.

Uni Eropa: Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa mengakhiri pengaturan transisi yang terkait dengan LEI berdasarkan MiFID II / MiFIR

Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) mengonfirmasi pada 20 Juni 2018 bahwa pengaturan transisi yang ditetapkan berdasarkan Petunjuk Pasar Instrumen Keuangan (MiFID II) dan Regulasi Pasar Instrumen Keuangan (MiFIR) Uni Eropa (UE) yang direvisi, yang diperkenalkan pada bulan Desember 2017 “tidak akan diperpanjang lagi”. MiFID II / MiFIR berlaku efektif pada 3 Januari 2018. Periode sementara selama enam bulan, menurut ESMA, “akan berlaku hingga tanggal 2 Juli 2018, termasuk tanggal tersebut.” Pada 20 Desember 2017, ESMA telah menyatakan bahwa pihaknya memberikan kelonggaran “periode selama enam bulan perusahaan investasi dapat menyediakan layanan yang memicu kewajiban untuk mengajukan laporan transaksi kepada klien, yang sebelumnya tidak mendapatkan kode lEI, dengan ketentuan bahwa sebelum menyediakan layanan tersebut, perusahaan investasi dimaksud mendapatkan dokumentasi yang diperlukan dari klien ini untuk mengajukan kode LEI atas namanya.” ESMA dan otoritas nasional yang kompeten “telah menyimpulkan bahwa tidak perlu memperpanjang periode enam bulan awal yang diberikan untuk mendukung kelancaran persyaratan LEI berdasarkan MiFIR.” Menurut MiFIR, perusahaan investasi harus mendapatkan LEI dari klien mereka sebelum memberikan layanan yang akan memunculkan kewajiban pelaporan terkait.

Direktur Eksekutif ESMA, Verena Ross: "Banyak pemangku kepentingan kini menyerukan agar LEI menjadi pengenal pan-Eropa standar yang dapat digunakan untuk semua tujuan berdasarkan peraturan."

Pada suatu pidato berjudul ‘MiFID II – langkah penting bagi LEI’, Verena Ross, Direktur Eksekutif Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) menyatakan pada 27 Juni 2018: “Seteknis apa pun aturan LEI mungkin terlihatnya, itu sangat penting bagi pasar keuangan – dan bukan hanya bagi regulator tetapi juga bagi seluruh investor.”

“Setelah krisis keuangan, meningkatkan transparansi di pasar keuangan menjadi salah satu tujuan utama reformasi regulasi yang lebih luas di seluruh dunia. MiFID II adalah salah satu pilar utama dari reformasi ini untuk pasar keuangan Uni Eropa.” Direktur Eksekutif ESMA, Ross juga menekankan bahwa aturan MiFID II “berarti bahwa semua klien dari perusahaan investasi UE harus memiliki LEI. Ini telah dikenal sebagai aturan 'tidak-ada-LEI-tidak-ada-Perdagangan' yang melarang perusahaan UE untuk bertindak atas instruksi klien yang tidak memiliki LEI. Ini berarti bahwa kode LEI menjadi prasyarat bagi klien yang ingin mengakses pasar UE.”

Kesimpulannya, ia mengatakan: “Saya ingin menekankan bahwa, meskipun memerlukan beberapa upaya di awal, penggunaan LEI secara konsisten di berbagai persyaratan UE juga menghasilkan manfaat yang nyata bagi industri dengan mengurangi kompleksitas operasional, dan, akhirnya, mengurangi biaya kepatuhan. Banyak pemangku kepentingan kini menyerukan agar LEI menjadi pengenal pan-Eropa standar yang dapat digunakan untuk semua tujuan berdasarkan peraturan."

Bank of England berkonsultasi tentang membangun kembali sistem Real Time Gross Settlement termasuk keinginan untuk menyematkan LEI - “pengidentifkasi perusahaan terbaik”

Dalam pidato yang disampaikan pada 21 Juni 2018, Mark Carney, Gubernur Bank of England membahas, antara lain, "membangun kembali sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) - tulang punggung setiap pembayaran di Inggris." Gubernur Carney menunjukkan bahwa “ketika kita merombak RTGS, Bank Dunia mempermudah sistem keuangan Inggris untuk mewujudkan janji tentang data yang besar. RTGS yang baru akan menangkap lebih banyak data pada setiap pembayaran yang dibuat dalam format yang menjadi standar praktik terbaik internasional. Saat ini Bank sedang berkonsultasi tentang bagaimana cara melakukan hal ini, termasuk dalam hal keinginan untuk menyematkan pengidentifkasi perusahaan terbaik, Pengenal Badan Hukum (LEI).”

"Ini akan meningkatkan akses ke sistem keuangan domestik dan global, mendukung pilihan dan persaingan yang lebih besar bagi pengguna akhir korporat, dan semakin memajukan anti pencucian uang dan memerangi pendanaan upaya terorisme", tambah Gubernur Carney.

Pusat Pengembangan Global menerbitkan laporan AML: Dapatkah teknologi baru mengatasi dilema penghilangan risiko?

Pada Februari 2018, Pusat Pengembangan Global (CGD) menerbitkan laporan berjudul 'Memperbaiki AML: Dapatkah teknologi baru membantu mengatasi dilema penghilangan risiko?’. Laporan tersebut, sepengetahuan penulisnya, adalah upaya komprehensif pertama untuk menilai potensi enam teknologi baru untuk menyelesaikan masalah 'penghilangan risiko' dalam antipencucian uang (AML) dan kebijakan melawan pembiayaan terorisme (CFT), diidentifikasi dalam laporan CGD yang diterbitkan pada tahun 2014. Teknologi ini termasuk pemanfaatan KYC, data besar, pembelajaran mesin, teknologi buku besar (DLT), biometrik dan, terutama, LEI. Laporan ini menegaskan bahwa "teknologi baru (yang saat ini digunakan dan di yang akan datang) dapat mempermudah untuk mematuhi kepatuhan AML/CFT, yang pada gilirannya mungkin akan menguntungkan bank secara biaya dan lebih membuka kemungkinan bagi nasabah di negara-negara miskin untuk memiliki rekening perbankan koresponden."

Dalam hubungannya dengan LEI, CGD berpendapat bahwa: “Perluasan LEI lebih lanjut yaitu memasukkannya dalam pesan pembayaran untuk mengidentifikasi pencetus dan penerima manfaat, yang selanjutnya akan meningkatkan transparansi pembayaran internasional. Namun, ini akan membutuhkan perubahan pada format pesan pembayaran dan sistem TI bank, serta adopsi LEI yang lebih luas di luar sektor keuangan dan juga di negara berkembang.” Laporan ini juga mengamati bahwa hanya “badan hukum—lembaga keuangan, perusahaan nonfinansial, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba (NPO)—yang berhak mengajukan permohonan LEI. Orang individu tidak memenuhi syarat […] kecuali jika mereka beroperasi dalam kapasitas bisnis—misalnya, sebagai pedagang tunggal. […] Karena LEI tidak berlaku untuk orang individu, standar yang terpisah diperlukan untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam transaksi keuangan.” Meskipun demikian, di masa depan, "LEI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pencetus dan penerima manfaat, sehingga memfasilitasi KYC yang lebih mudah dan lebih akurat."

Laporan ini juga memberikan ikhtisar tentang apa yang regulator, pembuat kebijakan dan badan penetapan standar lakukan untuk memfasilitasi pengadopsian LEI yang tepat untuk AML/CFT, termasuk referensi ke kampanye GLEIF untuk mendorong lembaga pembiayaan untuk menjadi 'agen pendaftaran', yaitu untuk membantu entitas untuk mengakses jaringan penerbit LEI. Berbagai rekomendasi kebijakan yang bermanfaat untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan penentu standar dan ISO, bersama dengan regulator, bank dan lembaga keuangan, juga disediakan.

Dewan Stabilitas Keuangan menerbitkan laporan kemajuan dalam menangani penurunan dalam perbankan koresponden

Pada Maret 2018, FSB menerbitkan laporan kemajuan rencana aksi FSB untuk menilai dan mengatasi penurunan pada perbankan koresponden. Laporan ini menyoroti tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan rencana aksi empat poin FSB sejak pembaruan FSB bulan Juli 2017, dan juga menekankan pentingnya untuk terus menerapkan LEI: “… harus terus dilakukan untuk mengimplementasikan inisiatif industri yang menindaklanjuti rekomendasi CPMI [Komite Pembayaran dan Infrastruktur Pasar], seperti penggunaan Kenali-Pelanggan-Anda (KYC), opsi yang baru-baru ini diterbitkan untuk menyertakan Pengenal Badan Hukum dalam pesan pembayaran dan standar industri tentang penggunaan pesan ini."

GLEIF terlibat dengan Dewan Stabilitas Keuangan pada konsultasi kedua tentang tata kelola pengidentifikasi produk unik (UPI)

Pada bulan April 2018, FSB meminta komentar publik tentang pertimbangan tata kelola untuk pengidentifikasi produk unik (UPI), elemen data utama untuk melaporkan transaksi derivatif OTC, melalui makalah konsultasi kedua. Konsultasi ini dibuat berdasarkan studi kelayakan tahun 2014 mengenai agregasi data derivatif OTC yang "dicatat bahwa, terlepas dari keputusan tentang agregasi global, harus menyelesaikan pembahasan tentang standardisasi dan harmonisasi elemen data penting, termasuk melalui pengenalan global pengenal badan hukum (LEI) dan pembuatan UPI dan pengidentifikasi transaksi unik (UTI)."

GLEIF menanggapi konsultasi pada Mei 2018, memberikan masukan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan pendanaan, model kemitraan, dan pustaka rujukan UPI. GLEIF menyatakan melalui tanggapannya terhadap konsultasi bahwa "pengidentifikasi produk unik, atau UPI, harus diatur oleh kemitraan publik-swasta."

GLEIF melibatkan Data Foundation untuk mewakilinya di AS.

Pada April 2018, Data Foundation mengumumkan bahwa mereka telah dilibatkan oleh GLEIF untuk mewakilinya di AS. "melayani sebagai saluran informasi dan bekerja untuk membangun jaringan lembaga pemerintah yang terus berkembang menggunakan LEI untuk melacak entitas yang mereka atur."

Data Foundation adalah organisasi penelitian data terbuka pertama yang berfokus pada industri di AS. Melalui penelitian, pendidikan, dan pemrograman, Data Foundation mendukung publikasi informasi pemerintah sebagai data yang terstandar, dan terbuka.

Dengan Indeks LEI Global, GLEIF menyediakan satu-satunya sumber online global yang menyajikan data rujukan badan hukum yang terbuka, terstandar, dan berkualitas tinggi. Dengan melakukan hal tersebut, GLEIF memungkinkan orang-orang, perusahaan, dan lembaga pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, lebih hemat, dan lebih dapat diandalkan tentang siapa yang akan mereka ajak untuk berbisnis. Kita melihat pengaruh ini dalam praktik di seluruh dunia. Bekerja sama dengan Data Foundation akan membantu membangun kesadaran tentang manfaat yang terkait dengan pengadopsian LEI dan memformalkan jaringan kemitraan yang akan berupaya mencapai interoperabilitas standar data di AS.

---