Berita Pengenal Badan Hukum: Pembaruan bulan Agustus 2016

Global Legal Entity Identifier Foundation memberikan ikhtisar tentang perkembangan global terbaru yang relevan dengan pengadopsian Pengenal Badan Hukum

---

---

Pada bulan Juni 2016, Financial Times (FT) berkomentar pada suatu artikel, berjudul 'Menghubungkan titik-titik korporat untuk melihat transparansi yang sesungguhnya' dalam hubungannya dengan Pengenal Badan Hukum (LEI): ”Satu alasan mengapa saat ini sulit untuk mengukur skala utang perusahaan Tiongkok, katakanlah, yang diterbitkan oleh badan hukum web yang buram. Demikian pula, regulator berjuang untuk mengatasi efek keruntuhan Lehman Brothers yang bangkrut di tahun 2008 karena bank tersebut mengoperasikan hampir 3.000 badan hukum di seluruh dunia. Apakah ada solusi untuk hal ini? Permulaan yang baik adalah pemerintah menyimpan pendaftaran perusahaannya secara online. Langkah penting lainnya yaitu pemerintah dan perusahaan sepakat mengenai standar umum untuk pemberian label kepada badan hukum, sehingga badan hukum tersebut dapat dilacak secara lintas batas."

FT menyimpulkan: “Untung saja, proyek tersebut telah dimulai: di tahun 2014, telah didirikan Global Legal Entity Identifier Foundation. GLEIF mendukung implementasi dan penggunaan 'pengenal badan hukum', suatu standar data yang mengidentifikasi para peserta dalam transaksi keuangan. Grup seperti Koalisi Data di Washington DC sedang melobi pembuatan hukum yang akan memaksa perusahaan untuk menggunakan LEI. (…) dengan setiap serpihan data, atau penggunaan LEI, gambaran aktivitas korporat global menjadi tidak terlalu buram berkat hasil kerja pasukan ahli teknologi. Mereka berhak mendapatkan pujian dan dukungan — bahkan (atau khususnya) dari konsultan manajemen.”

Untuk memudahkan pemangku kepentingan untuk mengikuti perkembangan global yang relevan dengan pengguliran LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) memberikan pembaruan melalui Blog GLEIF. Postingan blog ini meringkas berita LEI yang dilacak sejak bulan Mei 2016.

Sumber yang dikutip pada blog ini dimasukkan pada ‘tautan terkait’ di bawah.

Mario Draghi, Presiden Bank Sentral Eropa, menyerukan “diciptakannya persyaratan wajib” tentang penggunaan Nomor Pengidentifikasi Sekuritas Internasional dan LEI

Pada Konferensi Statistik Bank Sentral Eropa (ECB) Kedelapan, yaitu tanggal 6 Juli 2016, Mario Draghi, Presiden ECB menegaskan: “Judul konferensi hari ini adalah ‘Statistik bank sentral: maju melampaui agregat’. Data yang terpisah-pisah tentunya penting untuk diidentifikasi dan menganalisis keanekaragaman yang merupakan ciri khas dari dunia nyata. Hal ini utamanya penting bagi bank sentral: untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang paling efektif, kita perlu mengetahui bagaimana tindakan kebijakan kita memengaruhi seluruh sektor ekonomi. Baik tantangan yang disebabkan oleh iklim ekonomi moneter saat ini atau pun kebijakan makroprudensial, dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan makroprudensial melalui Mekanisme Pengawasan Tunggal (SSM) meningkatkan kebutuhan data granular kita.”

“Namun kebutuhan pemisahan data dengan tingkat yang lebih tinggi ini memiliki tantangannya sendiri. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara yang memungkinkan beberapa penggunaan. Hal ini memerlukan harmonisasi yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk berbagi data antar institusi dengan cara yang masih menghormati kerahasiaan. Tantangan yang kedua adalah untuk melibatkan sektor keuangan, untuk memastikan bahwa peningkatan pengumpulan data tidak menjadi beban.”

“Namun kebutuhan untuk harmonisasi dan standarisasi juga terjadi di luar benua Eropa. Keuangan adalah bisnis global, dan baik regulasi atau pun kebutuhan data mendasar untuk institusi global akan mendapatkan manfaat dari peningkatan harmonisasi global. Langkah nyata menuju standarisasi termasuk penciptaan persyaratan wajib mengenai penggunaan Nomor Pengidentifikasi Sekuritas Internasional dan Pengenal Badan Hukum global. Eropa harus mempertahankan peranan utamanya dalam implementasi tahap kedua Inisiatif Celah Data G20.”

A.S. Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan: “Adopsi LEI yang lebih luas oleh para peserta pasar keuangan terus menjadi prioritas Dewan”

Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan (FSOC) bertanggung jawab mengidentifikasi risiko stabilitas keuangan Amerika Serikat (A.S.); mempromosikan disiplin pasar; dan merespons risiko yang timbul terhadap stabilitas sistem keuangan Amerika Serikat. Pada Laporan Tahunan ke-6-nya, FSOC menyatakan bahwa “adopsi LEI yang lebih luas oleh para peserta pasar keuangan terus menjadi prioritas Dewan. Saat sistem LEI global mulai mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang data hierarki badan, akan menjadi penting bahwa seluruh badan hukum yang berada dalam institusi keuangan kompleks memiliki LEI sehingga gambaran keseluruhan struktur kepemilikan ini dapat dilihat oleh pihak yang berwenang dan publik. Untuk memfasilitasi cakupan luas LEI ini, Dewan menyarankan bahwa agensi anggota terus bergerak mengadopsi penggunaan LEI dalam pelaporan regulator dan pengumpulan data lainnya, sesuai dengan kondisinya.” (Untuk informasi lebih lanjut tentang masa depan ekspansi kumpulan data LEI untuk memasukkan informasi tentang induk langsung dan utama, silakan merujuk kepada ‘tautan terkait’ di bawah.)

Komite mengenai Infrastruktur Pembayaran dan Pasar: Laporan final tentang perbankan koresponden termasuk rekomendasi penggunaan LEI

Komite Infrastruktur Pembayaran dan Pasar (CPMI) mempromosikan keamanan dan efisiensi pembayaran, kliring, penyelesaian, dan pengaturan terkait, dengan demikian mendukung stabilitas keuangan dan ekonomi yang lebih luas. CPMI memonitor dan menganalisis perkembangan dalam hal pengaturan-pengaturan ini, baik di dalam atau pun lintas yurisdiksi. Ini juga berfungsi sebagai forum bagi kerjasama bank sentral dalam hal pengawasan terkait, kebijakan dan hal-hal operasional, termasuk pengawasan layanan bank sentral. CPMI adalah penentu standar global dalam bidang ini. CPMI bertujuan untuk memperkuat regulasi, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan pengaturan tersebut di seluruh dunia. Sekretariat CPMI dikelola oleh Bank for International Settlements (BIS).

Laporan final ‘Perbankan Koresponden’ yang diterbitkan oleh CPMI pada tanggal 13 Juli 2016 menetapkan lima rekomendasi untuk membantu meringankan beberapa biaya dan kekhawatiran yang memengaruhi aktivitas perbankan koresponden.

Rilis berita terkait diterbitkan oleh BIS menyatakan: “Baru-baru ini, bank-bank telah mempertahankan jaringan luas hubungan koresponden, namun ada peningkatan indikasi bahwa situasi ini mungkin akan berubah. Hal ini mengindikasikan ancaman bahwa jaringan pembayaran lintas batas mungkin terpisah-pisah dan bahwa cakupan dari opsi yang tersedia untuk transaksi ini dapat menyempit. Perbankan koresponden adalah komponen penting dari sistem pembayaran global, khususnya untuk transaksi lintas batas. Melalui hubungan perbankan koresponden, bank-bank dapat mengakses layanan keuangan di berbagai yurisdiksi dan memberikan layanan pembayaran lintas batas kepada nasabahnya, mendukung, diantaranya, perdagangan internasional dan inklusi keuangan.”

“Laporan perbankan koresponden memberikan beberapa definisi dasar, menggarisbawahi tipe-tipe utama pengaturan perbankan koresponden, meringkas perkembangan terbaru, dan menyentuh faktor pendorong yang mendasar. Laporan tersebut kemudian mengembangan rekomendasi atas langkah-langkah tertentu yang terkait dengan (i) kegunaan mengenal nasabah Anda (KYC); (ii) penggunaan LEI (…) di perbankan koresponden; (iii) inisiatif berbagi ekonomi; (iv) pesan pembayaran; dan (v) penggunaan LEI sebagai informasi tambahan dalam pesan pembayaran.”

“CPMI percaya bahwa, sebagai langkah berikutnya menuju implementasi, langkah-langkah ini harus lebih lanjut dianalisis oleh seluruh otoritas dan pemangku kepentingan yang relevan untuk memicu pengaruh potensial terhadap setiap langkah dan untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. CPMI berharap bahwa para pemangku kepentingan yang relevan akan memulai setiap tinjauan atau investigasi yang diperlukan untuk lima rekomendasi tersebut sesegera mungkin.”

Sehubungan dengan penggunaan LEI di perbankan koresponden, khususnya, laporan tersebut memberikan rekomendasi: “Sebagai tambahan atas promosi umum LEI untuk badan hukum, pemangku kepentingan yang relevan dapat mempertimbangkan untuk secara khusus mempromosikan penggunaan LEI untuk seluruh bank yang terlibat dalam perbankan koresponden sebagai upaya identifikasi yang seharusnya disediakan di kegunaan KYC dan pengaturan pembagian informasi. Dalam konteks lintas batas, langkah ini sebaiknya dikoordinasikan dan diterapkan secara simultan di sejumlah besar yurisdiksi. Seluruh otoritas dan pemangku kepentingan yang relevan dapat mempertimbangkan untuk mempromosikan fasilitas pemetaan BIC [Kode Pengidentifikasi Bisnis] ke LEI, yang memungkinkan mengalihkan informasi yang tersedia pada pesan pembayaran untuk dengan mudah dipetakan ke LEI yang relevan. Sebagai tambahan, otoritas yang relevan (misalnya Komite Pengawasan Peraturan LEI (LEI ROC) dan AMLEG) didorong untuk mengelaborasikan lebih lanjut hingga batasan yang memungkinkan bagi bank untuk bersandar pada LEI sebagai upaya untuk mengakses informasi yang terpercaya untuk mendukung uji tuntas nasabah pada perbankan koresponden.”

AMLEG adalah singkatan dari Kelompok Ahli AML/CFT [antipencucian uang / memerangi pembiayaan terorisme].

Mengenai penggunaan LEI sebagai informasi tambahan pada pesan pembayaran, laporan tersebut menyatakan: “Penggunaan LEI sebagai informasi tambahan dalam pesan pembayaran seharusnya dimungkinkan dengan basis opsional pada pesan pembayaran yang relevan saat ini (...). Untuk memungkinkan penggunaan opsional LEI, pemangku kepentingan yang relevan (misalnya PMPG) harus bekerja untuk menentukan praktik pasar yang umum untuk bagaimana memasukkan LEI pada pesan pembayaran yang relevan saat ini tanpa mengubah struktur pesan saat ini. Juga, sebagai bagian dari potensi migrasi di masa depan untuk format pesan berdasarkan pada standar ISO 20022, pemangku kepentingan yang relevan (yaitu ISO dan SWIFT) didorong untuk mempertimbangkan pengembangan item kode atau data yang khusus untuk inklusi LEI pada pesan pembayaran ini. ”

Grup Praktik Pasar Pembayaran (PMPG) memberikan forum global yang sesungguhnya untuk mendorong praktik pasar yang lebih baik, yang, bersama-sama dengan penggunaan standar yang benar, akan membantu mencapai pemrosesan langsung penuh dan layanan nasabah yang ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke ‘tautan terkait’ di bawah.

ISO 20022 adalah standar internasional multibagian yang disiapkan oleh Layanan Keuangan Komite Teknis TC68 Organisasi Internasional untuk Standardisasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke ‘tautan terkait’ di bawah.

Christine Lagarde, Direktur Pelaksana dari Dana Moneter Internasional (IMF): Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko dalam perbankan koresponden termasuk “penggunaan LEI untuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam transaksi-transaksi tertentu”

Dalam pidatonya pada tanggal 18 Juli 2016, berjudul ‘Hubungan dalam Perbankan – Menjadikannya Berhasil untuk Semua Orang’, Christine Lagarde, Direktur Pelaksana dari Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan dalam hal perbankan koresponden: “Terdapat kebutuhan untuk bertindak di pihak negara-negara yang terkena pengaruh, para regulator, dan bank-bank global. Ketiganya memiliki kepentingan dalam mengatasi masalah ini. Sudah jelas, bahwa negara-negara yang terkena pengaruh itu sendiri harus mengerjakan tugas tersebut. Mereka harus memperbarui regulasi dan kerangka kerja pengawasannya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, khususnya di bidang AML/CFT dan transparansi pajak. Kasus Meksiko mengilustrasikan bagaimana tindakan tersebut telah membawa peningkatan pada hubungan perbankan koresponden. Otoritas telah menerbitkan regulasi untuk meningkatkan kontrol AML/CFT, khususnya untuk institusi yang terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi, dan membutuhkan penggunaan (...) Pengenal Badan Hukum untuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan besar pada transaksi-transaksi tertentu. Langkah-langkah ini diambil berkoordinasi dengan otoritas asal bank-bank global besar. Mereka mengurangi risiko gangguan pada perbankan koresponden, dan meningkatkan kecepatan kerangka kerja regulator domestik di saat yang bersamaan.”

Komite Pengawasan Peraturan LEI: Dokumen kebijakan tentang memasukkan data ke cabang-cabang internasional / asing pada Sistem LEI Global

Komite Pengawasan Peraturan LEI (LEI ROC) adalah grup otoritas publik dari seluruh dunia yang didirikan pada bulan Januari 2013 untuk mengoordinasikan dan mengawasi kerangka kerja identifikasi badan hukum seluruh dunia, Sistem LEI Global. Pada peranannya selaku pengawas GLEIF, LEI ROC memastikan bahwa GLEIF menjunjung tinggi prinsip-prinsip sistem.

Pada 11 Juli 2016, LEI ROC menerbitkan versi final dokumen kebijakannya, berjudul ‘Memasukkan data ke cabang-cabang internasional/asing pada Sistem LEI Global’, termasuk ringkasan tanggapan-tanggapan terhadap konsultasi publik.

Dokumen kebijakan ini “menetapkan desain kebijakan, definisi, dan ketentuan untuk penerbitan LEI untuk cabang-cabang internasional (juga dikenal sebagai cabang-cabang asing dan selanjutnya disebut dengan “cabang internasional”). Implementasinya diharapkan dimulai awal 2017, tunduk pada persetujuan [LEI] ROC dengan kerangka kerja yang sesuai dibuat untuk memastikan bahwa ketentuan yang dijelaskan pada dokumen ini telah dipenuhi. Setelah kerangka kerja dibuat, [LEI] ROC akan mengomunikasikan tanggal implementasi yang lebih pasti kepada pemangku kepentingan.” Pendekatan ini responsif terhadap mandat untuk menjadikan Sistem LEI Global “seterbuka dan seinklusif mungkin, dan oleh karena itu lebih bermanfaat bagi regulator dan para peserta pasar keuangan, dengan tetap mempertahankan integritas data dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar” dari sistem.

LEI ROC menentukan melalui dokumen kebijakan ini suatu standar untuk Sistem LEI Global yang akan memungkinkan LEI-LEI diterbitkan ke cabang-cabang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Cabang tersebut adalah cabang internasional terdepan atau jaringan cabang internasional di luar dari yurisdiksi kantor pusat. Untuk keperluan dokumen kebijakan ini, yurisdiksi sama dengan “negara” dan cabang internasional terdepan atau jaringan cabang internasional di luar dari yurisdiksi kantor pusat didefinisikan sebagai lembaga badan usaha yang tidak berdiri sendiri dari badan hukum kantor pusat, apabila badan usaha ini berlokasi di yurisdiksi yang berbeda dari yurisdiksi tempat kantor pusat badan hukum tersebut berada, yaitu di yurisdiksi tuan rumah di luar dari yurisdiksi asalnya. Berdasarkan definisi ini, badan usaha dapat terdiri dari satu kantor tunggal atau tempat usaha lainnya, atau beberapa kantor (yaitu suatu jaringan cabang-cabang) di beberapa lokasi berbeda di satu yurisdiksi tuan rumah yang sama: bahkan untuk jaringan cabang tersebut, hanya satu LEI yang akan diterbitkan per yurisdiksi tuan rumah, intinya sama dengan, “satu negara-satu LEI.” Tidak seperti anak perusahaan dari suatu perusahaan induk, yang merupakan badan usaha terpisah atau dikelola berdasarkan hukum dari yurisdiksi tuan rumah, suatu cabang internasional, sebagaimana didefinisikan di sini, adalah tergantung secara hukum ke badan hukum kantor pusatnya dan tidak dapat eksis tanpa badan hukum kantor pusatnya;
2. Cabang tersebut terdaftar di pendaftaran bisnis lokal yang dapat diakses oleh publik atau pendaftaran regulator atau pendaftaran pajak lokal;
3. Kantor pusat (atau markas pusat) dari cabang tersebut telah memiliki LEI sehingga LEI dari badan hukum kantor pusat selalu dapat diasosiasikan dengan LEI dari cabang internasional pada Sistem LEI Global; dan
4. Data referensi cabang pada sistem LEI selalu menentukan bahwa badan tersebut adalah suatu cabang, dengan suatu cara yang mudah untuk diakses oleh pengguna.

LEI ROC “mengakui bahwa pendekatan ini tidak mencakup seluruh kebutuhan identifikasi cabang-cabang. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan ini tidak menghalangi pengembangan Sistem LEI Global yang dengan suatu cara di masa yang akan datang akan memasukkan data cabang tambahan setelah belajar dari pengalaman yang didapatkan melalui implementasi ini.” Ketika LEI ROC mempertimbangkan program kerja di masa depan, ia akan terus mengevaluasi opsi untuk memasukkan informasi badan tambahan pada Sistem LEI Global dan dapat melakukan konsultasi publik mengenai topik ini di kemudian hari.

Perdagangan derivatif Kanada melaporkan bahwa amandemen memengaruhi diler dan pengguna akhir

Sebagaimana dilaporkan oleh JD Supra Business Advisor, pada tanggal 12 Mei 2016, “regulator sekuritas di Ontario, Québec dan Manitoba mengumumkan perubahan pada ketentuan pelaporan perdagangan derivatif saat ini yang akan menarik perhatian baik diler derivatif atau pun ‘pengguna akhir’ derivatif. Amandemen terhadap peraturan pelaporan saat ini (Amandemen TR) membebankan kewajiban tertentu kepada setiap pihak yang melakukan transaksi untuk mendapatkan dan mempertahankan LEI; memformalkan penghapusan sebelumnya dari kewajiban untuk melaporkan perdangan antarafiliasi pengguna akhir; menunda dan ketentuan yang ketat bagi pengungkapan kepada publik tentang data tingkat transaksi; dan membuat amandemen teknis lain untuk ketentuan pelaporan.”

“’Pengguna akhir’ (yaitu pihak lawan yang tidak terlibat dalam bisnis perdagangan derivatif) secara umum tidak memiliki kewajiban pelaporan perdagangan langsung ketika masuk dalam transaksi dengan pihak lawan yang merupakan ‘diler derivatif’ (yaitu pihak yang terlibat dalam bisnis perdagangan derivatif di provinsi atau wilayah tempat pengguna akhir sebagai pihak lawan lokal). Hasilnya, Peraturan Saat Ini memiliki dampak yang sangat terbatas terhadap pengguna akhir, kecuali ketika masuk dalam transaksi derivatif dengan pengguna akhir lain dan hingga batasan bahwa pengguna akhir telah diminta oleh pihak lawan untuk mendapatkan LEI.”

“Perubahan berikut ini pada Amandemen TA akan relevan bagi pengguna akhir: (…) Tunduk pada pengecualian terbatas, Amandemen TRA membebankan kewajiban langsung kepada pihak lawan (termasuk pengguna akhir) untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbarui LEI-LEI. (…) Ketentuan baru ini memecahkan masalah celah pada Peraturan Saat Ini: pihak lawan yang melaporkan diharuskan untuk melaporkan LEI untuk pihak lawan mereka, namun pihak lawan yang melaporkan tidak memiliki hak untuk mengajukan LEI atas nama pihak lawannya dan hingga Amandemen TA tersebut diterbitkan, tidak ada kewajiban hukum untuk dibebankan secara langsung kepada pihak yang tidak melaporkan untuk mendapatkan LEI.”

Kanada: Regulator sekuritas mengubah peraturan pelaporan derivatif

Sebagaimana dilaporkan oleh Advisor.CA pada tanggal 4 Juli 2016, pada hari tersebut regulator sekuritas di Alberta, New Brunswick, Newfoundland dan Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Islan, dan Yukon “mengumumkan pengadopsian amandemen Instrumen Multilateral Derivatif 91-101: Penentuan Produk dan 96-101 Trade Repositories dan Pelaporan Data Derivatif. Di saat yang bersamaan, Saskatchewan mengumumkan pengadopsian amendemen MI 96-101 dan menerbitkan amendemen pada MI 91-101 untuk mendapatkan komentar.”

Tunduk pada persetujuan Menteri, amendemen tersebut akan diimplementasikan pada tanggal 30 September 2016. “Instrumen tersebut menciptakan peraturan yang mengatur tentang pelaporan dan pengumpulan data derivatif over-the-counter (OTC). Amendemen tersebut dirancang untuk meningkatkan pengawasan regulator terhadap pasar derivatif OTC, yang termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan risiko sistemik dan risiko penyalahgunaan pasar.”

Amendemen tersebut mengimplementasikan, diantaranya:

• Persyaratan untuk seluruh pihak lawan lokal untuk mendapatkan LEI;
• pengecualian untuk derivatif antarafiliasi; dan
• ketentuan yang terkait dengan penyebaran kepada publik tentang data tingkat transaksi untuk derivatif OTC tertentu.

“Amendemen tersebut secara mendasar diharmonisasikan dengan amendemen terbaru peraturan pelaporan derivatif OTC lokal yang berkaitan di Manitoba, Ontario dan Québec. Tunduk pada persetujuan Menteri, Komisi Sekuritas British Columbia mengantisipasi untuk menerbitkan instrumen yang diamendemen dalam jangka waktu dekat.”

A.S. Komisi Regulator Energi Federal mengubah proposal untuk meningkatkan pelaporan dalam mendukung penegakan peraturan

Sebagaimana dilaporkan oleh The National Law Review, pada pertemuan “Komisi Regulator Energi Federal (‘FERC’ atau ‘Komisi’) 21 Juli 2016, FERC menerbitkan Pemberitahuan tentang Pembuatan Peraturan yang Diajukan (‘NOPR’) mengajukan untuk menciptakan rezim pelaporan baru yang akan mengharuskan hanya penjual dan badan tarif berbasiskan pasar (‘MBR’) yang memperdagangkan produk virtual dan hak transmisi keuangan di pasar yang dioperasikan oleh Organisasi Transmisi Regional (‘RTO’) dan Operator Sistem Independen (‘ISO’) (‘Para Peseta Virtual/FTR’) untuk mengajukan informasi kepemilikan, karyawan, dan kontraktual yang detail ke basis data yang dikelola oleh FERC. (…) Seluruh penjual MBR dan Para Peserta Virtual/FTR akan diharuskan untuk mendapatkan (…) LEI (…) dan melaporkannya kepada FERC. Banyak perusahaan yang sepertinya memiliki LEI digunakan untuk tujuan lain.”

“Proposal yang ditetapkan pada NOPR 21 Juli adalah versi proposal yang telah dimodifikasi pada dua NOPR yang diterbitkan akhir tahun kemarin, termasuk proposal bahwa setiap badan yang berpartisipasi di pasar RTO/ISO mengidentifikasi dan melaporkan setiap ‘Badan Yang Terhubung’—suatu istilah yang telah didefinisikan untuk memasukkan beberapa hubungan afiliasi, karyawan, dan bisnis yang sebelumnya belum masuk pengawasan FERC.  Sehubungan dengan penerbitan tersebut, Komisi telah menarik dua NOPR sebelumnya.  Meskipun NOPR 21 Juli berupaya untuk merespons kritik terhadap proposal Badan Yang Terhubung awal dengan mengerjakan kembali definisi Badan Yang Terhubung, NOPR 21 Juli akan membebankan persyaratan pelaporan baru yang mendasar terhadap seluruh penjual MBR (bukan hanya yang berada di pasar RTO/ISO) dan Para Peserta Virtual/FTR yang akan secara drastis meningkatkan risiko kepatuhan. (…) FERC sepertinya mengakui kebutuhan untuk melakukan dialog dengan industri mengenai proposal dan rencananya untuk mengadakan beberapa lokakarya untuk menjelajahi peraturan yang diajukannya lebih lanjut. Lokakarya teknis yang pertama dijadwalkan pada tanggal 11 Agustus 2016.”

---