Apakah Anda Originator Hipotek di A.S.? LEI adalah Mandat untuk Pelaporan UU Pengungkapan Hipotek Rumah (HMDA)

LEI akan memainkan peran penting dalam peningkatan perlindungan konsumen di pasar hipotek A.S. seiring diterapkannya peraturan pelaporan HMDA baru oleh Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) di bawah Regulasi C

---

---

Hingga saat ini, tindakan regulasi terkait Pengenal Badan Hukum (LEI) sebagian besar berfokus pada inisitatif yang berkaitan dengan pengenalan badan hukum dalam pelaporan dan pengawasan berdasarkan regulasi untuk transaksi instrumen keuangan. Dengan peraturan final Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) A.S. yang mengamandemen Regulasi C, yang menerapkan UU Pengungkapan Hipotek Rumah (HMDA), penggunaan LEI akan mencakup lebih dari transaksi tersebut. Khususnya, di antara butir data baru yang harus dikumpulkan, dicatat, dan dilaporkan sesuai dengan HMDA adalah LEI originator pinjaman hipotek rumah dan pengenal pinjaman universal, yang juga mencakup LEI. Oleh karena itu, LEI akan segera dan secara langsung memainkan peran yang signifikan dan berharga dalam meningkatkan perlindungan konsumen dalam pasar hipotek A.S. Dalam posting blog ini, kita akan memahami lebih dalam terkait penyertaan LEI dalam peraturan pelaporan baru yang diterapkan oleh CFPB di bawah HMDA.

Sumber yang dikutip pada blog ini dimasukkan dalam ‘tautan terkait’ di bawah.

HMDA: Riwayat singkat

HMDA awalnya ditetapkan oleh Kongres pada tahun 1975 dan diterapkan oleh Regulasi C. UU ini mengharuskan lembaga keuangan mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan informasi tentang hipotek kepada publik. Pengumpulan data yang terkait dengan HMDA pada awalnya ditetapkan untuk membantu menyediakan transparansi yang lebih baik ke dalam pasar kredit hipotek. HMDA ditujukan untuk membantu menentukan apakah lembaga keuangan melayani kebutuhan perumahan di lingkungannya; membantu pejabat publik dalam mendistribusikan investasi publik; dan membantu mengidentifikasi kemungkinan pola kredit yang diskriminatif dan memberlakukan statuta anti-diskriminasi.

Ketika peningkatan dan penurunan tajam pasar hipotek subprima di A.S. memicu krisis keuangan global pada tahun 2008, butir data terbatas yang dilaporkan di bawah HMDA menimbulkan sejumlah tantangan bagi pejabat publik. Sejumlah tindakan selanjutnya diambil untuk menangani konten dan kualitas data pasar hipotek yang tersedia untuk umum. Pada tahun 2010, Kongres mengamandemen HMDA dalam UU Dodd-Frank; otoritas pembuatan peraturan HMDA dan fungsi lainnya juga ditransfer dari Federal Reserve Board ke CFPB. Riwayat lengkap HMDA terdapat di halaman web khusus CFPB mengenai HMDA (lihat 'tautan terkait' di bawah).

Peraturan Final 2015, Regulasi C: Pengenalan LEI untuk originator pinjaman dan sebagai bagian dari pengenal pinjaman universal (ULI) dalam HMDA

Di antara perubahan lainnya, UU Dodd-Frank memperluas cakupan informasi yang berhubungan dengan pengajuan hipotek dan pinjaman yang harus dikumpulkan, dikelola, dan dilaporkan menurut HMDA. UU ini memberikan kewenangan kepada CFPB untuk meminta pengenal unik "sebagaimana dianggap sesuai" yang mengidentifikasi originator pinjaman, pengenal pinjaman universal, dan nomor bidang yang berhubungan dengan properti sesungguhnya yang dijaminkan atau diajukan untuk dijaminkan sebagai agunan pinjaman hipotek.

Sebagaimana yang diamati oleh Ken Markison, wakil presiden dan penasihat regulasi di Asosiasi Bankir Hipotek dalam artikel Wawasan MBA dari Asosiasi Bankir Hipotek pada bulan Juli 2017, "Pada tahun 2015, CFPB mengumumkan niatnya untuk memperbarui HMDA. […] CFPB mematuhi batasan dari Dodd-Frank dan menerapkan kewenangannya untuk membuat lebih banyak bidang data.”

Hasilnya adalah publikasi CFPB, pada bulan Oktober 2015, mengenai 'Peraturan Final: Pengungkapan Hipotek Rumah (Regulasi C)'. Peraturan final ini mencerminkan keyakinan CFPB “bahwa data HMDA harus diperbarui untuk mengatasi kekurangan informasi yang dipaparkan oleh krisis keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan para pemilik rumah, calon pemilik rumah, serta lingkungan perumahan di seluruh negeri.”

Menurut peraturan final tersebut, lembaga keuangan harus mencantumkan LEI, bukan nomor identitas pelapor (HMDA RID), saat menyerahkan data HMDA. Selain itu, peraturan final memperkenalkan konsep pengenal pinjaman universal (ULI). ULI bersifat unik untuk setiap pinjaman selama masa pinjaman tersebut. Pengenal ini dimulai dengan LEI lembaga keuangan yang diikuti hingga 25 karakter tambahan. Situs web panduan dan implementasi CFPB menyediakan banyak dokumen yang bermanfaat untuk membantu menerapkan dan mematuhi Regulasi C.

Keutamaan menerapkan LEI untuk originator pinjaman dan di dalam ULI HMDA

Untuk pertama kalinya, pelaporan HMDA akan mengandalkan sistem identifikasi global terbuka untuk mengidentifkasi originator pinjaman. Dengan cara ini, pengguna data HMDA dapat memanfaatkan informasi referensi utama yang terhubung ke LEI yang tersedia gratis melalui Indeks LEI Global. Terutama, catatan CFPB dalam peraturan finalnya yang mengakses informasi induk langsung dan teratas mengenai siapa memiliki siapa yang tersedia di Sistem LEI Global membuka jendela peluang baru. Secara khusus: "LEI dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenali lembaga keuangan yang melaporkan data dan menautkannya ke jajaran korporatnya. Dengan memfasilitasi identifikasi jajaran korporat suatu lembaga keuangan, pengguna data dapat terbantu dalam mengidentifikasi kemungkinan pola kredit yang diskriminatif serta mengidentifikasi aktivitas pasar dan risiko dari perusahaan terkait."

Pengenalan ULI dan penyertaan LEI di dalam ULI HMDA juga merupakan konsep baru dalam pelaporan HMDA. CFPB menjelaskan bahwa mereka meyakini pengenalan ULI ini menawarkan sejumlah kelebihan. Pertama, hal ini memastikan pengenal pinjaman yang unik di seluruh area pengajuan dan pinjaman HMDA. Kedua, dengan mengharuskan lembaga keuangan yang membeli pinjaman untuk melaporkan ULI yang dilaporkan sebelumnya, satu pinjaman dapat ditelusuri selama masa berlakunya walaupun telah dijual atau dialihkan di antara lembaga keuangan. Ketiga, masalah privasi akan dipertimbangkan karena konten ULI tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi peminjam atau pengaju pinjaman secara langsung.

Selain itu, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) percaya bahwa penggunaan LEI untuk mengidentifikasi originator pinjaman dan penyertaan LEI dalam ULI akan memunculkan kemungkinan analisis perlindungan konsumen baru. Bagian berikutnya berisi sejumlah contoh.

ULI dan LEI merupakan kode tetap. Artinya, setelah ditetapkan untuk suatu entitas, pengenal tersebut tidak berubah selama masa aktif entitas tersebut. Karena LEI originator disertakan dalam ULI, pengguna data selalu dapat menelusuri pinjaman hingga ke originatornya, terlepas dari apakah pinjaman tersebut sudah dijual. Selain itu, berkat riwayat data rujukan badan hukum yang tersedia di Sistem LEI Global, originator pinjaman dapat ditelusuri walaupun statusnya sudah bergabung dengan badan hukum lain atau pensiun. Hal ini akan meningkatkan kemampuan untuk menilai apakah lembaga keuangan memenuhi kebutuhan perumahan di lingkungannya, terlepas dari perubahan struktur korporat seiring berjalannya waktu.

Dengan peningkatan bertahap pada kumpulan data LEI untuk menyertakan informasi mengenai siapa yang memiliki siapa, pengguna data dapat memahami kepemilikan dan hierarki korporat dari originator pinjaman. Informasi mengenai induk langsung dan teratas akan membantu pengguna publik memahami perbedaan dalam originator pinjaman di berbagai entitas grup. Contohnya, pengguna publik atau bahkan lembaga itu sendiri akan dapat membandingkan pinjaman yang berasal dari beragam anak perusahaan dan menyelidiki apakah ada anomali untuk originator dengan situasi yang serupa.

Terakhir, Sistem LEI Global memastikan akses ke data LEI gratis bagi pengguna. Firma apa pun, misalnya teknologi keuangan, dapat memanfaatkan informasi ini bersama data HMDA yang tersedia untuk umum guna membantu konsumen memilih-milih dengan informasi yang lebih lengkap mengenai lembaga semula yang potensial. Hal ini dapat mencakup riwayat kreditor tertentu melalui riwayat Sistem LEI Global tentang data rujukan badan hukum atau sifat pinjaman originator seiring waktu, terlepas dari perubahan tindakan korporat.

CFPB menjadi pelopor LEI dalam meningkatkan perlindungan konsumen

Inisiatif LEI diluncurkan sebagai tanggapan atas krisis keuangan tahun 2008, ketika badan pembuat peraturan di seluruh dunia mengakui ketidakmampuan mereka mengidentifikasi pihak-pihak dalam transaksi di berbagai pasar, produk, dan kawasan. Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) dan Kelompok Dua Puluh (G20), menganjurkan pengembangan LEI universal yang berlaku untuk segala badan hukum yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Hingga saat ini, perbincangan tentang peluncuran LEI sebagian besar berfokus pada inisiatif yang berkaitan dengan pengenalan badan hukum dalam pelaporan dan pengawasan berdasarkan regulasi. Hal ini mencerminkan tujuan jangka pendek yang hendak dicapai dengan pengenalan standar LEI setelah krisis keuangan: guna meningkatkan kemampuan pihak yang berwenang untuk mengevaluasi risiko sistemis dan yang timbul, mengindentifikasi tren, dan mengambil langkah-langkah perbaikan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh populasi LEI saat ini, upaya ini telah menciptakan hasil yang luar biasa. Di akhir bulan September 2017, sekitar 586.000 LEI telah diberikan untuk badan hukum yang aktif, terutama di pasar derivatif. Sebagian besar entitas ini berbasis di A.S. dan Uni Eropa (UE) tempat para pembuat regulasi mengharuskan penggunaan LEI yang secara unik mengidentifikasi mitra pengimbang dalam transaksi pada pelaporan berdasarkan undang-undang. Regulasi ini termasuk Dodd-Frank, Regulasi Infrastruktur Pasar Eropa dan revisi Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) dan Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) UE. (Untuk mendapatkan informasi terperinci mengenai penggunaan LEI berdasarkan undang-undang, silakan lihat 'tautan terkait' di bawah.)

Namun demikian, dengan adanya perubahan dalam waktu dekat terhadap HMDA bahwa peraturan final yang mengamandemen Regulasi C akan diterapkan mulai 1 Januari 2018, LEI akan segera dan secara langsung memainkan peran yang signifikan dan berharga dalam meningkatkan perlindungan konsumen dalam pasar hipotek A.S. Ini merupakan pencapaian penting bagi LEI. Nilainya kini diakui dan dimandatkan dalam segmen ini untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik dan meningkatkan perlindungan konsumen.

Namun GLEIF berharap ini hanyalah langkah awal. Pengajuan LEI masih memiliki peluang yang begitu besar di berbagai layanan dan operator yang berdampingan, misalnya, pembiayaan sekunder perumahan, asuransi hak kepemilikan, asuransi hipotek, dsb. Selain itu, testimoni tingkat tinggi dari CFPB terkait pentingnya LEI di bidang perlindungan konsumen dalam pasar hipotek A.S. dapat - dan akan - menjadi inspirasi bagi pembuat peraturan di yurisdiksi lain untuk mempertimbangkan penggunaan LEI di dalam segmen pasar apa pun yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Kronologi

Ballard Spahr LLP mengindikasikan bahwa peraturan final ini “memodifikasi jenis 'Institusi yang Tercakup' yang menjadi subjek Regulasi C; jenis transaksi yang menjadi subjek Regulasi C; informasi khusus yang harus dikumpulkan, dicatat, dan dilaporkan institusi yang tercakup; serta proses untuk melaporkan dan mengungkapkan data. Sebagian besar ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018.  Institusi yang Tercakup akan mengumpulkan informasi HMDA pada tahun 2018 dan melaporkannya sebelum 1 Maret 2019.”

Kesimpulannya, GLEIF mengimbau agar para pengaju HMDA memperhatikan kronologi yang relevan. Karena pengaju HMDA belum pernah diwajibkan melaporkan LEI atau menyertakannya ke dalam ULI, GLEIF menganjurkan kepada para pengaju HMDA agar waspada terhadap kemungkinan aktivitas yang dapat dilaporkan yang mungkin berlangsung di awal tahun 2018. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Camelia Martin, direktur integrasi anggota di MERSCORP Holdings, dalam Wawasan MBA: “Walaupun persyaratan HMDA yang baru tidak akan diberlakukan sebelum Januari 2018, aktivitas atau pengajuan pinjaman yang dimulai di akhir tahun 2017 mungkin mencakup aktivitas yang dapat dilaporkan yang terjadi dalam jangka waktu pelaporan tahun 2018. Organisasi juga memerlukan waktu yang cukup untuk menyertakan pembuatan ULI ke dalam proses bisnis, prosedur, dan sistemnya."

---